Pemerintah Jepang dan Partai Demokrat Liberal (LDP) saat ini sedang membahas pembebasan pajak untuk uang judi, terutama untuk warga negara asing (WNA).
Pengecualian ini akan diberikan hanya untuk kasino yang dicakup oleh resor terintegrasi. Pembebasan pajak tunai perjudian untuk pengembangan resor terintegrasi di Jepang.
“Tidak masuk akal kalau resor dibangun, tapi wisatawan tidak berkunjung,” kata Akira Amari, salah satu anggota LDP (7/12/2020).
Selama masa jambatannya sebagai Sekretaris Kabinet di bawah mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, Perdana Menteri Yoshihide Suga lama mempromosikan pembangunan resor terintegrasi yang akan mencakup kasino, pusat perbelajaan, dan hotel.
Suga mengatakan resor terintegrasi perlu dikembangkan setelah Olimpiade Tokyo untuk menarik wisatawan asing dan meningkatkan perekonomian. Rencananya adalah memasukkan keringanan pajak atas uang perjudian dalam paket kebijakan moneter 2021.
Proposal pengurangan pajak dalam paket kebijakan moneter 2021 akan menyarankan bahwa uang kasino dari perjudian harus diperlakukan sama dengan uang dari pacuan kuda.
Baca juga: Hukum Cambuk Di Aceh Bagi Pelaku Judi dan Pelecehan Seksual
Menurut laporan Ggrasia.com, draf peraturan pajak terbaru tentang uang judi mengharuskan operator kasino melaporkan aktivitas perjudian kepada orang asing dan warga negara Jepang di kasino.
Warga Jepang khususnya akan dikenakan pajak atas perbedaan antara total chip yang dibeli sebelum berjudi dan chip yang dibayarkan setelah berjudi di kasino.
“Ketentuan pajak di kasino harus sesuai dengan standar internasional,” kata Amari, seperti dilansir kyodonews.net.
Sekadar informasi, ada beberapa yurisdiksi bukan pajak untuk uang judi.
Negara-negara yang tidak mengenakan pajak atas uang perjudian termasuk Singapura, Makau, dan Inggris. (Rig)
Sumber: news.ddtc.co.id